Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat memberikan surat peringatan (SP) I kepada sekitar 70 persen dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat. Peringatan tersebut diberikan menyusul masih banyaknya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar pelaksanaan program.
Badan Gizi Nasional (BGN) menilai ratusan SPPG di NTB masih memiliki sejumlah kekurangan, sehingga meminta Dinas Kesehatan agar lebih selektif dan cermat dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) MBG NTB, Dr Drs H Fathul Gani, MSi, memberikan peringatan tegas kepada dapur-dapur yang telah menerima SP I. Ia menyatakan, apabila dalam waktu tujuh hari tidak ada tindak lanjut perbaikan, maka akan diterbitkan SP II hingga berujung penutupan dapur.
“Kita tidak bisa mentolerir. Tujuh hari tidak ada balasan, kita berikan SP II. Kalau tujuh hari berikutnya juga tidak ada tindak lanjut, kita tutup. Clear,” tegas Fathul Gani yang juga menjabat Asisten I Setda NTB, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan data terbaru, jumlah dapur MBG di NTB tercatat lebih dari 600 unit. Dari jumlah tersebut, ratusan SPPG masuk kategori bermasalah. Persoalan paling dominan terdapat pada aspek infrastruktur sekitar 238 unit, manajemen organisasi 72 unit, administrasi 115 unit, serta masalah sumber daya manusia dan mutu gizi.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap SPPG yang telah menerima SP I. Meski memberi ruang perbaikan, pemerintah daerah meminta pengelola dapur tidak menutup-nutupi temuan pelanggaran di lapangan.
“Buat laporan bermasalah. Jangan ditutup-tutupi,” ujar Fathul Gani.
Evaluasi pelaksanaan Program MBG di NTB, lanjut dia, tidak hanya menyasar mitra pelaksana atau pengelola SPPG. Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi internal terhadap aparat dan petugas pendamping di lapangan.
“Bukan hanya pelaku yang kita evaluasi, aparat dan petugas kita juga akan kita evaluasi,” katanya.
Fathul Gani menegaskan pemerintah daerah tidak akan lepas tangan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemprov NTB berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memastikan perbaikan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
“Iya dong, ini program nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di NTB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program tersebut tercatat mampu menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Hal itu disampaikan Gubernur saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional, Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).
Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) aktif serta 2.719 mitra pemasok.
Menurut Iqbal, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ratusan SPPG NTB Dapat Teguran, Pemprov Ancam Tutup Dapur MBG Bermasalah “
