Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat kembali memeriksa kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB tahun anggaran 2023.
Pada Kamis (5/2/2026), tim penyidik Kejati NTB terpantau melakukan pemeriksaan terhadap seorang kepala SMK di salah satu sekolah kejuruan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Ya, ada pemeriksaan kepala SMK dari Kecamatan Bayan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Namun, Zulkifli enggan mengungkapkan apakah terdapat kepala SMK lain yang turut diperiksa pada hari yang sama. Ia menyebutkan, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut.
Berdasarkan pantauan Suara NTB, kepala SMK asal Kecamatan Bayan tersebut menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati NTB sejak pukul 12.33 Wita hingga sekitar 16.06 Wita. Yang bersangkutan terlihat mengenakan batik berwarna merah muda dan membawa sejumlah dokumen bertuliskan nama sekolah tempatnya bertugas.
Sebelumnya, pada Rabu (4/2/2026), Kejati NTB juga telah memeriksa belasan kepala SMK di berbagai daerah di NTB. Salah satunya adalah kepala SMK di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menerima alokasi DAK sebesar Rp42 miliar pada tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sejumlah item, di antaranya alat peraga pendidikan dan proyek pembangunan fisik.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah SMK yang diduga belum menerima hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut, meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah terbit pada 1 Desember 2023.
Hasil penelusuran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB menunjukkan, DAK tahun 2023 juga dimanfaatkan Dikbud NTB untuk lelang perencanaan dan pekerjaan pembangunan unit sekolah baru (USB) SLBN 3 Mataram dengan total pagu anggaran sebesar Rp8,64 miliar.
Untuk paket perencanaan pembangunan, PT VK tercatat sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp180 juta. Sementara itu, paket pekerjaan pembangunan dimenangkan oleh CV MI yang beralamat di Ampenan, Kota Mataram, dengan nilai penawaran Rp8,05 miliar. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Kembali Periksa Kepala SMK Terkait Kasus DAK Dikbud 2023 “
