Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan sejumlah program strategis daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini difokuskan pada upaya memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, dan penguatan ekonomi hijau serta ekonomi biru.
Salah satu program yang mendapat alokasi anggaran adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB. Dalam APBD 2026, program ini memperoleh total anggaran sebesar Rp 475 juta, yang dialokasikan untuk mendukung riset dan inovasi daerah sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan.
Di sektor kehutanan, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan kawasan hutan. Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I memperoleh anggaran sebesar Rp 180,78 juta. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain itu, Program Pengelolaan Hutan pada Balai KPH Wilayah I juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 27,5 juta. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan teknis pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Balai KPH Wilayah I memperoleh anggaran sebesar Rp 114,7 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Adapun sejumlah program kehutanan lainnya, seperti Program Pengelolaan Hutan pada Balai KPH Rinjani Timur, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Balai KPH Sejorong Mataiyang, serta Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Balai KPH Wilayah I, belum mendapatkan alokasi anggaran dalam Rancangan APBD 2026.
Sinkronisasi program ini diharapkan dapat memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan searah dengan agenda nasional, sekaligus memperkuat peran riset dan pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.(r)
