Praya (globalfmlombok.com)-
Wakil Ketua Komisi X DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan gratis dari sembilan tahun menjadi 13 tahun mulai 2026.
Hal tersebut disampaikan Lalu Hadrian saat melakukan reses di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (3/3).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok itu menjelaskan, hingga 2025 kebijakan pendidikan gratis baru mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Sementara pendidikan prasekolah masih berbayar.
Mulai 2026, pemerintah akan menerapkan kebijakan pendidikan gratis selama 13 tahun yang meliputi satu tahun pendidikan prasekolah (PK), enam tahun SD, tiga tahun SMP, serta tiga tahun sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Dari sebelumnya sembilan tahun menjadi 13 tahun gratis. Ini bentuk keberpihakan negara terhadap pendidikan anak-anak kita,” kata Lalu Hadrian.
Sekolah Swasta Disubsidi
Menurut Ketua DPW PKB NTB ini, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi agar sekolah swasta yang selama ini masih memungut SPP dapat digratiskan melalui skema subsidi.
Dengan skema itu, sekolah swasta akan memperoleh dukungan anggaran untuk proses belajar mengajar tanpa membebani orang tua siswa, dengan hak dan fasilitas yang setara dengan sekolah negeri.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan dan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Besaran bantuan PIP per tahun yakni Rp 450.000 untuk PK, Rp 450.000 untuk SD, Rp 700.000 untuk SMP, dan Rp 1.800.000 untuk SMA. Bantuan untuk SMA lebih besar karena sebelumnya jenjang tersebut masih membayar SPP.
Mulai 2026, siswa SMP dan SMA tidak lagi dikenakan biaya SPP, termasuk di sekolah swasta. Namun, Lalu Hadrian mengingatkan agar dana PIP digunakan sesuai peruntukannya.
“Program ini niatnya baik, untuk membeli buku, seragam, tas, dan sepatu. Jangan sampai disalahgunakan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Dorong Lanjut ke Perguruan Tinggi
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah bersama legislatif juga mendorong lulusan SMA dan SMK melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Presiden Prabowo Subianto, kata dia, memberikan perhatian serius agar generasi muda tidak berhenti sekolah atau menikah di usia dini, mengingat berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan, termasuk risiko stunting dan ketidaksiapan mental.
Pemerintah juga tengah menyiapkan program beasiswa kuliah yang mencakup pembiayaan sejak semester awal hingga lulus, sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak Indonesia untuk tidak melanjutkan pendidikan karena kendala biaya.
“Kita ingin anak-anak kita lebih hebat dari orang tuanya. Kalau orang tua tamat SMA, anaknya minimal S1. Kalau orang tua S1, anaknya minimal S2,” kata Lalu Hadrian.
Ia menambahkan, sejumlah negara seperti China dan Korea Selatan mampu berkembang pesat karena menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama melalui pendidikan.
Sebagai mitra pemerintah, Komisi X DPR RI, lanjut dia, berkomitmen mengawasi agar seluruh program pendidikan berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(r)
