Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). BGN menegaskan komitmennya untuk memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan sanksi akan diberikan kepada SPPG “nakal” yang terbukti melanggar ketentuan, terutama terkait kualitas dan higienitas makanan MBG. Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Program MBG bersama BGN, Forkopimda NTB, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad, Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2/2026).
Selain sanksi, BGN juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi dapur MBG yang mampu memenuhi standar pelayanan, menjaga kualitas, serta menjamin higienitas makanan.
“Ya, semuanya reward and punishment. Yang bagus kita apresiasi, yang kurang bagus kita perbaiki. Kita beri kesempatan kepada mitra yang belum memenuhi standar untuk melakukan perbaikan,” ujar Dadang.
Ia menekankan, penerapan sistem reward and punishment bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan sebagai mekanisme evaluasi berkelanjutan agar seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat, lanjutnya, juga membuka ruang pembinaan bagi SPPG yang masih belum memenuhi ketentuan.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Di NTB, dukungan datang dari Gubernur beserta jajaran, Satgas Provinsi, hingga satgas kabupaten dan kota. BGN juga memberi perhatian khusus terhadap wilayah terpencil dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan program MBG.
“Masyarakat terpencil ini jadi perhatian kita. Kita tahu, di wilayah tersebut sekolahnya mungkin hanya memiliki 100 sampai 300 siswa. Agar nanti mencapai B3, termasuk lansia juga akan kita urusi,” tambahnya.
Berdampak Signifikan pada Ekonomi
Hal senada disampaikan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan di Provinsi NTB, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan hingga kini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok.
“Dalam kurun sekitar 10 bulan, program ini mampu menyerap 31.509 tenaga kerja. Biasanya untuk menyerap tenaga kerja sebesar ini dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun, tetapi di NTB bisa tercapai kurang dari satu tahun,” jelasnya.
Penyerapan tenaga kerja tersebut, lanjutnya, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani dan pelaku usaha lokal yang kini lebih mudah memasarkan produknya dengan harga yang lebih baik.
“Ini belum termasuk petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panen, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, program MBG yang sempat diragukan pada awal pelaksanaannya kini justru menjadi model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi, terutama di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis.
“Kami punya lebih dari 200 pulau berpenghuni. Tantangannya di daerah 3T, tapi kami lakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan suplai agar tidak terjadi inflasi akibat tingginya permintaan,” ungkapnya.
Ia juga meminta seluruh unsur Forkopimda dan Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten/kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” tegasnya.
Saat ini, menurut Gubernur, pelaksanaan Program MBG di NTB telah memasuki fase konsolidasi setelah pembangunan dapur MBG melampaui target awal.
“Target awal kita 600 dapur, sekarang sudah lebih dari itu yang terbangun. Jadi, sekarang kita masuk fase konsolidasi,” katanya.
Fase konsolidasi tersebut difokuskan pada penguatan pengawasan, pemenuhan standar operasional SPPG, serta ekspansi layanan untuk menjangkau masyarakat yang belum menerima manfaat akibat ketidakakuratan data.
“Konsolidasi berarti memastikan semua praktik dan standar terpenuhi. Di situlah fungsi pemantauan dan pengawasan berjalan. Selain itu, kita juga melihat kemungkinan ekspansi bagi warga yang belum terjangkau,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sanksi bagi SPPG Nakal, Gubernur Akui Program MBG Berikan Dampak Ekonomi Besar “
