Mataram (globalfmlombok.com) – Kinerja institusi kepolisian belakangan ini menjadi sorotan publik. Situasi tersebut turut memunculkan wacana agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi berada di bawah Presiden, melainkan dilebur ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, wacana tersebut tidak sepenuhnya disetujui semua pihak. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Ruapaeda, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
Menurut Baiq Isvie, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Skema tersebut dinilai mampu menjaga kejelasan garis komando serta selaras dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Isvie.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD NTB selama tiga periode itu menekankan, peran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup penjagaan ketertiban sosial, perlindungan masyarakat, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional hingga daerah.
Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan pemerintah daerah selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah NTB. Hal tersebut tercermin dalam pengamanan berbagai agenda strategis daerah, pengawalan program sosial, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Posisi Polri sangat strategis dalam mengawal agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Kami di NTB sangat merasakan bagaimana sinergitas Polri dalam mengawal pembangunan daerah,” ucapnya.
Karena itu, politisi Partai Golkar tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi negara yang bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ketua DPRD NTB Dukung Polri Tetap Berada di Bawah Presiden “
