Mataram (globalfmlombok.com)–
Pemerintah Provinsi NTB menyelaraskan program prioritas daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut diantaranya difokuskan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi di sentra-sentra produksi.
Dalam dokumen perencanaan APBD 2026, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Salah satunya melalui Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp20 juta. Program ini diarahkan untuk mendorong kemudahan berusaha dan memperkuat iklim kewirausahaan di daerah.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi salah satu OPD dengan peran strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp567 juta untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal.
Selain itu, Program Penempatan Tenaga Kerja juga dialokasikan anggaran sebesar Rp184,65 juta. Program ini bertujuan memperluas akses kesempatan kerja serta memperkuat sistem penempatan tenaga kerja yang lebih efektif dan terintegrasi.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendapatkan alokasi anggaran terbesar melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai mencapai Rp21,93 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Adapun untuk memperkuat perencanaan ketenagakerjaan yang lebih terarah, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 juta melalui Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemerintah daerah menilai sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah dalam APBD 2026 menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, berkelanjutan, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
