Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, mencatat dari 30 desa/kelurahan yang mendapatkan program desa berdaya tematik tahun 2026, baru sembilan desa yang sudah mencairkan anggarannya. Sementara, 21 desa lainnya masih terkendala rekomendasi dari perangkat daerah.
“Rekomendasi dari OPD teknis yang menjadi salah satu alasan desa lainnya belum menerima anggaran tesebut. Kami berharap di awal bulan November sudah terealisasi untuk semua desa,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin kepada wartawan, Senin (2/11).
Molornya penyaluran anggaran ke desa tersebut terjadi lantaran fungsi koordinasi yang tidak berjalan maksimal. Karena setelah desa menyampaikan proposal untuk pelaksanaan programnya tidak ada tindaklanjut padahal Pemkab Sumbawa sudah berkoordinasi dengan Pemprov NTB.
Menurutnya, kendala dalam penyampaian proposal itu harus juga disampaikan,sehingga pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan pihak desa untuk melengkapi persyaratan dalam pencarian anggaran tersebut.
“Saat diverifikasi oleh dinas teknis di provinsi harus disampaikan ke daerah apa yang menjadi kendala sehingga lambat. Nanti kita bisa panggil desa untuk melengkapi apa yang menjadi persyaratan,” ujarnya.
Pemerintah daerah pada prinsipnya sudah meminta ke perangkat daerah di provinsi untuk bisa menghubungkan desa penerima. Jika ada perbaikan, maka bisa lengkapi dan penyaluran anggarannya juga bisa lebih ke desa penerima bantuan program.
Terhadap desa yang sudah mencairkan anggaran sebesar Rp 300 juta tersebut diharapkan agar segera melaksanakan program yang telah disusun sebelumnya. Hal itu dianggap sangat penting, supaya anggaran tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penyaluran bantuan tersebut nantinya akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa untuk kegiatan produktif sesuai proposal. Misalnya, di bidang ketahanan pangan, wisata, dan lingkungan termasuk pengembangan untuk potensi lain.
Pihaknya akan melaksanakan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan dana tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Kami akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran tersebut supaya tepat sasaran. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir,” tukasnya. (ils)
