Mataram (globalfmlombok.com) – Delapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB jadi korban penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Mereka adalah OPD-OPD yang dinasnya digabung, sehingga sembari menunggu turunnya Peraturan Teknis (Pertek) BKN, mereka dinonaktifkan sementara.
Pejabat eselon II yang dinonaktifkan sementara di antaranya Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, Kepala Dinas Perdagangan, Jamaluddin Malady, Kepala Dinas Perindustrian, Hj. Nuryanti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H. Aidy Furqan; Kepala Biro Umum Setda NTB, Muhamad Riady, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Najamuddin Amy; Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB, Izzudin Mahili; Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB, Khairul Akbar; Kepala DP3AP2KB, Surya Bahari; Kepala Dinas Sosial, Nunung Triningsih, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Wirawan Ahmad.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan penerapan SOTK baru mengharuskan beberapa struktur OPD yang dimerger harus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Hal ini karena adanya perbedaan nomenklatur, yang menyebabkan instansi mereka lenyap.
“Off dulu mereka karena ada SOTK baru. Unit merger itu kita Plt-kan supaya tidak ada kekosongan. Karena harus gaji dan penandatanganan dan lain lain. Ada 6 kita Plt kan,” ujarnya, Jumat, 2 Januari 2025.
Adapun enam organisasi baru yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) di antaranya, Tri Budiprayitno menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, Budi Herman menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Eva Dewiyani.
Selanjutnya, Plt Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan diisi oleh Marga Rayes, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Lalu Hamdi, dan Kepala Dinas Kebudayaan diisi oleh Ahmad Nur Aulia. Sementara, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Gubernur Lantik Tiga Plt.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga melantik tiga Plt untuk mengisi kekosongan jabatan akibat Kepala organisasinya purna tugas, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB diisi oleh Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala Biro Kesra dijabat oleh Ahmad Hubaidi, sementara jabatan Kepala Kesbangpoldagri NTB masih kosong. “Mereka akan mengisi sementara kekosongan itu,” lanjutnya.
Daftar 20 Dinas Setelah Digabung
1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
2.Dinas Kebudayaan.
3.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan.
6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil.
8.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
9.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11.Dinas Perhubungan.
12.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
13. Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah.
14. Perindustrian dan Perdagangan.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
17. Dinas Kelautan dan Perikanan.
18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
20. Satuan Polisi Pamong Praja. (era)
