Mataram (globalfmlombok.com) – Delapan jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB masih lowong. Empat di antaranya merupakan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sisanya merupakan jabatan Wakil Direktur (Wadir) di Rumah Sakit.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan Pemprov NTB akan segera membentuk tim panitia seleksi (pansel) untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Dipastikan, pengisian jabatan akan segera dilakukan menyusul Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru Pemprov NTB mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini.
“Sebenarnya lebih cepat lebih bagus ya, kalau pansel itu seyogyanya kita berharap Januari sudah mulai Pansel,” ujarnya, Rabu, 31 Desember 2025.
Jabatan lowong itu di antaranya, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan).
Dalam waktu dekat, akan ada penambahan Dinas, yaitu Dinas Kebudayaan yang merupakan hasil peleburan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Ditambah dengan empat jabatan Wakil Direktur di Rumah Sakit, sehingga total jabatan kosong menjadi delapan kursi.
Selain akan membuka seleksi untuk delapan jabatan, dalam waktu dekat Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal juga akan melakukan rotasi Kepala OPD. Para Kepala OPD sudah mengikuti evaluasi kinerja melalui skema job fit selama dua hari di Kantor BKD NTB kemarin. Dari hasil itu, gubernur bisa melihat dan menentukan pejabat mana yang cocok untuk menempati instansi.
“Job fit udah mulai, biasa kan job fit. Artinya dalam waktu dekat akan ada rotasi-rotasi. Itu saja konsekuensi kan untuk SOTK baru,” katanya.
Pada saat SOTK baru mulai diterapkan, Pemprov memastikan sudah ada nama Kepala OPD yang akan membawahi birokrasi, baik yang digabung maupun berdiri sendiri. Pun dalam proses mutasi, Iqbal tidak secara gamblang mengatakan apakah ada potensi demosi terhadap puluhan eselon II yang kini mengikuti job fit selama dua hari.
“Jangan ada lagi Plt-Plt, mulai Januari kelembagaannya sudah selesai. Tinggal lari saja. 10 bulan kita sudah cukup mengamati. Kita sudah tahu karakter semua pejabat ini,” katanya.
Ia berharap, pengisian Kepala OPD saat SOTK baru mulai diterapkan bersamaan dengan tuntasnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Sehingga, Pemprov bisa berlari dalam mencapai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD. “Sebelum bulan puasa kita sudah tidak ada Plt-Plt an,” tegasnya.
Mantan Duta Besar RI untuk Turki itu menekankan, seluruh Kepala OPD harus fokus dalam melaksanakan job fit. Dari sini, pihaknya juga sekaligus mengevaluasi kinerja mereka selama hampir satu tahun di bawah kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Tugas-tugasnya kan sudah jelas dari awal. Kita melihat apakah teman-teman ini sudah men-deliver tugas-tugasnya atau tidak. Itu jadi bahan pertimbangan kita,” terangnya. (era)
