GUBERNUR NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, alasan rencana peralihan dari kendaraan dinas (randis) konvensional ke mobil listrik. Menurutnya, selain hemat hingga miliaran rupiah, peralihan ini juga sebagai upaya Pemprov dalam memperbaiki tata kelola aset agar terhindar dari sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Iqbal mengatakan, selama lima tahun terakhir, BPK selalu menyoroti tata kelola aset di NTB, termasuk dengan aset bergerak yang ada di provinsi ini.
“Soal kendaraan ini sudah masuk dalam rekomendasi dan catatan BPK dalam lima tahun terakhir. Sehingga dengan adanya perbaikan itu maka kita bisa mengeluarkan permasalahan catatan itu,” ujarnya.
Mobil listrik, lanjutnya juga untuk efisiensi anggaran. Pemprov NTB bisa hemat hingga Rp5-9 miliar per tahunnya. Yang semula setiap tahun Pemprov menganggarkan Rp19 miliar untuk pemeliharaan kendaraan dinas. Sementara untuk pengadaan mobil baru sekitar Rp10-15 miliar. Untuk itu, Pemprov menganggarkan sekitar Rp34 miliar per tahun hanya untuk kendaraan saja.
Dengan skema sewa mobil listrik, Pemprov hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp24-25 miliar per tahun. “Sehingga kita masih bisa efisiensi sekitar 5-9 miliar per tahun di luar capaian juga lebih baik,” katanya.
Menanggapi soal adanya kritikan dewan soal peralihan ke kendaraan listrik, Iqbal mengaku pihaknya sudah memperhitungkan semuanya dengan baik. Termasuk memastikan peralihan ini akan lebih efisien di tengah tekanan fiskal. “Itu memang tugas DPR mengingatkan kita,” ucapnya.
Adapun alasan Pemprov lebih memilih sewa dibanding beli mobil listrik. Mantan Dubes RI untuk Turki itu mengaku biaya pemeliharaan mobil dinas cukup berat. Dengan skema sewa, katanya Pemprov hanya perlu menggunakan tanpa memikirkan pengelolaannya.
“Itu sudah tren di mana-mana sekarang. Jadi kita kembali ke core bisnis kita. Core bisnis pemerintah adalah pelayanan publik, jadi lebih baik energi kita untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Legislator Tolak Rencana Peralihan ke Mobil Listrik
DPRD NTB menolak rencana Pemprov NTB beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Hal ini karena pejabat Pemprov NTB masih memiliki kendaraan konvensional, pun sejumlah aset di daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak masih belum ada penataan.
Anggota DPRD NTB dari fraksi PAN, Muhamad Aminurlah malah mempertanyakan alasan Gubernur Iqbal dalam peralihan kendaraan dinas ini. Apalagi, dengan adanya klaim dari Pemprov NTB bisa menghemat anggaran hingga miliaran rupiah. Sementara sejumlah aset di daerah belum menyumbang pendapatan maksimal karena belum ditata.
“Perlu ada kajian, sekarang penataan aset kita harus segera sampai sejauh mana tahapan yang sudah dilakukan. Baik aset yang menjadi sumber pendapatan maupun aset yang lain yang akan dijual maupun mempunyai nilai,” ujarnya. (era)
