Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi V DPR RI dari dapil NTB 2 Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, mengatakan bahwa desain pembangunan Bendungan Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah siap.
Hanya saja, kendala belum teralisasinya pembangunannya hingga kini, lantaran kesiapan lokasi terkait pemindahan masyarakat yang menjadi kewajiban pemda belum terlaksana.
“Kalau desain sudah jadi, itu tandanya pemerintah pusat sudah siap dengan segala konsekuensinya. Nah, yang belum itu pada aspek tanggung jawab Pemda untuk bangun komunikasi pada rakyatnya,” ujar Abdul Hadi pada Jumat (31/10/2025).
Politisi PKS ini mengaku, bahwa memang sudah lama perencanaan pembangunan Bendungan Mujur. Bahkan, beberapa kali pergantian kepemimpinan, baik pusat, gubernur dan bupati. Namun, penyiapan lahan sejauh ini, belum ada progresnya.
Padahal, jika pembangunan Bendungan Mujur bisa terealisasi maka kekeringan di wilayah Selatan Pulau Lombok, mulai Lombok Tengah dan Lombok Timur akan bisa terpecahkan.
“Saya sudah turun berdialog dengan warga di sekitar Bendungan Mujur, mereka umumnya siap dipindahkan atau direlokasi asalkan uang ganti ruginya sesuai,” tegas Abdul Hadi.
Mantan Anggota DPRD NTB ini, menyebut bahwa perkiraan dana pembangunan Bendungan Mujur akan menghabiskan biaya mencapai Rp2-3 triliun. Jumlah ini lebih besar daripada pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat.
Harus Ada Dana Pendamping dari APBD
Karena itu, dengan munculnya desainnya, maka pemerintah pusat tentu sudah siap dengan skenario pembiayaan apapun.
“Tapi memang tidak bisa murni dana pusat melalui APBN karena harus ada juga dana pendamping dari APBD untuk pembebasan lahan dan pemindahan warganya. Ini harusnya antara Pempov NTB dan Pemkab Loteng, perlu duduk bareng membicarakan kewajiban pemda dalam menyukseskan mimpi mewujudkan Bendungan Mujur ini,” jelas Hadi.
Dengan naik kelasnya status BWS menjadi Balai Besar Wilayah Sungai, maka mereka jelas memiliki aset besar. Yakni, sejumlah bendungan besar yang dikelolanya.
Abdul Hadi menegaskan, bahwa naiknya status BWS menjadi BBWS ini menguntungkan Provinsi NTB. Sebab, anggaran dan kewenangannya jelas kian besar.
“Maka, tinggal sekarang jika Bendungan Mujur ingin diwujudkan, perbaiki komunikasi warga dengan masyarakat yang akan terdampak. Kalau sudai baik, saya siap mengawal semua prosesnya di Kementrian PU. Apalagi, Pak Menteri PU Dody Hanggodo juga sudah datang ke NTB, maka itu jadi bahan saya saat rapat dengar pendapat (RDP),” pungkasnya. (ndi)
