Mataram (globalfmlombok.com) – KPK mengatensi proses seleksi terbuka enam jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK RI, Dian Patria meminta agar seleksi di NTB berjalan bersih dan transparan, tanpa praktik jual beli jabatan.
Menurutnya, KPK kerap kali menemukan adanya kasus penerapan tarif untuk sejumlah posisi jabatan. ‘’Saya cuma mengingatkan. Jangan sampai di balik Pansel yang berproses formal ada main-main di belakang. Ada jual beli jabatan, ada transaksi. Dan ada laporannya,’’ ujarnya, Senin, 1 September 2025.
Berdasarkan laporan masyarakat, Dian membeberkan jabatan setingkat kepala bidang (Kabid) disebut-sebut dipatok sekitar Rp50 juta. “Kalau Kadis (kepala dinas) lebih besar lagi. Saya tidak tahu berapa, belum ada laporan, tapi pasti lebih,” katanya.
Dia mengatakan, jangan sampai kasus jual-beli jabatan terjadi di NTB, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah lain. Misalnya di Klaten, ditemukan praktik jual beli jabatan dengan tarif hingga Rp90 juta untuk posisi jabatan staf tata usaha. Kasus serupa juga pernah terjadi di Maluku Utara.
“Jangan sampai di NTB juga terjadi. Tugas kami mengingatkan. Kalau sudah tidak bisa dicegah, ya biar orang lain yang urus,” ucapnya.
KPK juga menanggapi adanya keluarga pejabat yang ikut seleksi. Menurutnya, semua orang berhak ikut. Asalkan kompeten dan mengikuti mekanisme seleksi secara objektif. “Kita harus bicara fair. Semua orang berhak ikut. Mau kakak, adik, siapa saja. Asal kompeten, jangan jalur belakang. Tes itu harus objektif. Jangan sampai ada faktor nonteknis,” jelasnya.
Meski begitu, KPK mengingatkan potensi celah penyalahgunaan wewenang, seperti peserta yang diloloskan melalui mark up penilaian. “Nanti akan terbukti dari pekerjaannya, mumpuni atau tidak. Kami tidak mungkin mengawasi satu per satu. Intinya kami berharap laporan dari media dan masyarakat,” pungkasnya. (era)
