Selong (globalfmlombok.com) – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 105 dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) mendapat respons dari Forum Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para mitra mengakui masih adanya kelalaian dalam memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur, Muallani, menyatakan kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk mendorong perbaikan kualitas layanan.
“Saya sebagai ketua forum memberikan apresiasi yang baik. Kebijakan ini supaya mitra-mitra dapur segera berbenah diri. Artinya dari BGN mengharapkan bahwa mitra dapur ini segera buat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), segera urus izin dan sertifikasi halal,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Penutupan ratusan dapur tersebut dilakukan setelah BGN menerbitkan surat edaran terkait kepatuhan mitra. Menurut Muallani, peringatan sebenarnya telah berulang kali disampaikan, baik melalui pertemuan daring maupun surat resmi. Namun, masih ditemukan kelalaian, terutama dalam pemenuhan infrastruktur dan administrasi dasar.
“Sebenarnya sudah lama kita diingatkan oleh BGN. Namun, mungkin ada kelengahan dan keteledoran. Yang paling prioritas itu IPAL untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap dapur MBG wajib menyajikan makanan yang higienis, bersih, dan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Penutupan mendadak ini, lanjutnya, berdampak langsung terhadap penerima manfaat yang selama ini bergantung pada distribusi MBG setiap hari. Dapur yang terkena sanksi tidak lagi dapat menyalurkan makanan sejak surat pemberhentian diterbitkan.
“Bagi penerima manfaat yang sudah terbiasa menerima, tiba-tiba tidak menerima lagi. Yang suspensi itu mulai hari ini, besok sudah tidak bisa pendistribusian,” ungkapnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Muallani mengimbau seluruh mitra, khususnya 105 dapur yang ditutup, agar segera melengkapi kekurangan yang ada. Baik dokumen administrasi maupun fasilitas fisik seperti IPAL dan sertifikasi kehalalan produk harus segera dipenuhi.
“Harus segera tuntas masalahnya. Bila perlu hari ini kerjakan apa yang diminta. Koordinasi melalui koordinator wilayah untuk mengunggah kekurangan tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan adanya potensi sanksi lebih berat jika mitra tidak segera melakukan perbaikan. Bahkan, penutupan permanen bisa diberlakukan bagi dapur yang tetap tidak memenuhi standar.
“Kalau tidak memperbaiki diri bisa ditutup permanen. Ini standarnya. Kalau kita tidak mematuhi aturan dari BGN, tentu ada sanksi yang lebih besar,” pungkasnya.
Bagi mitra yang sebenarnya telah memenuhi kriteria, seperti memiliki IPAL dan izin lengkap, ia meminta agar segera berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala teknis, termasuk kesalahan dalam pengunggahan data.
Penutupan sementara ini tertuang dalam surat BGN Nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan. Dalam surat tersebut, tercatat sebanyak 302 dapur MBG di NTB ditutup sementara, dengan Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 105 unit. Sebagian besar penutupan disebabkan belum terpenuhinya standar IPAL dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 105 Dapur MBG di Lombok Timur Ditutup Sementara, Ketua Forum Mitra Akui Banyak Pengelola Lalai “
