Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menuai keluhan dari masyarakat. Menu yang dibagikan dinilai kurang variatif dan tidak sesuai harapan warga.
Sejumlah warga mempertanyakan isi dan nilai satu porsi MBG yang hanya terdiri atas kurma, roti, dan susu. Pada paket lainnya, menu berisi satu buah pisang, roti, dan satu butir telur. Keluhan disampaikan langsung kepada pemerintah desa maupun melalui media sosial.
Kepala Desa Batulayar, Masnun, mengatakan protes datang dari berbagai kalangan, termasuk guru dan wali murid.
“Guru-guru mengeluh, wali murid juga mengeluh. Kalau saya lihat menunya itu wajar dikeluhkan,” ujarnya.
Menurut dia, menu MBG seharusnya dapat lebih beragam dan mengenyangkan, mengingat program tersebut digulirkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pihak desa, kata Masnun, telah beberapa kali menyampaikan aspirasi warga kepada pengelola program, namun belum memperoleh tanggapan memadai.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah kebijakan tersebut. Asisten I Setda Lobar yang juga Ketua Satgas MBG, H. Saepul Ahkam, menjelaskan bahwa menu selama Ramadan disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Ahkam, selama bulan puasa menu dipilih yang bersifat tahan lama, seperti roti dan telur, agar tetap layak konsumsi dalam beberapa jam.
“Terkait standar nilai dan gizi dari menu ini memang dipertanyakan sejumlah pihak. Namun dari sisi ahli gizi dan BGN tidak ada masalah dengan kandungan gizinya,” katanya.
Ia menambahkan, keluhan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain. Berdasarkan informasi yang diterimanya melalui forum nasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menu MBG selama Ramadan di sejumlah wilayah relatif seragam dan memunculkan respons serupa dari masyarakat.
Ahkam mengakui ruang gerak pemerintah daerah terbatas karena program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkab Lobar telah mengumpulkan dan melatih tenaga ahli gizi serta berkoordinasi dengan mitra pelaksana untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tetap menyampaikan masukan yang berkembang di masyarakat. Tetapi untuk kebijakan dan standar menu, itu menjadi kewenangan pusat,” ujarnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkab Tak Bisa Berbuat Banyak, Menu MBG Ramadan di Lobar Banyak Dikeluhkan Warga ”
