Kades Se-Lotim Diberi Pemahaman Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Penggunaan DD dan ADD

Seminar dan Workshop oleh ASLPP dan Peradi NTB

Giri Menang (Global FM Lombok)- Sebanyak 146 kepala desa dan staf asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat pemahaman yang berharga terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Mereka diberikan pemahaman melalui seminar dan workshop yang digelar di Senggigi, Lombok Barat pada Sabtu (3/08).

Acara ini diselenggarakan oleh Asmuni School and Law Public Policy (ASLPP) dan Peradi NTB. Seminar nasional ini mendatangkan narasumber yang berkompeten, misalnya pejabat di Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lainnya.

Ketua Peradi NTB Dr. Asmuni mengatakan, selama ini banyak kasus yang menjerat kepala desa terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Dari Januari – Juli 2019 misalnya, di PN Tipikor Mataram telah diputus tujuh perkara yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dengan tersangka para kepala desa. “ Kegiatan ini kita gelar agar para kades tidak lagi tersangkut masalah hukum, terlebih kasus penyalahgunaan wewenang ini,” katanya.

Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani masalah kades juga diharapkan tidak melakukan kesewenang-wenangan. Misalnya, oknum kades hanya keliru dalam administrasi, jangan kemudian langsung dipidanakan dengan sangkaan penyalahgunaan wewenang.

Seminar ini kata Asmuni memberi pemahaman yang mendalam kepada para kades dan staf agar terhindar dari kesewenang-wenangan penggunaan DD dan ADD yang jumlahnya setiap tahun semakin besar. “ Hindarilah penyalagunaan wewenang dalam penggunana DD dan ADD tersebut,” katanya.

Sementara itu Wakil Sekjen DPN Peradi Rivai Kusumanegara mengatakan, berdasarkan data ICW, dari urutan kelembagaan, penanganan koruspi terkait penyalahgunaan DD masih yang paling tinggi secara nasional. “Ini perkara yang menjadi perhatian secara nasional. Beberapa persoalan perlu digali,” katanya.

Misalnya, SDM di Pemerintah Desa belum begitu mumpuni, sehingga hal ini bisa menjadi kendala. Dalam seminar dan workshop ini, para kepala desa dan staf bisa langsung melakukan diskusi dengan empat penegak hukum yang menjadi narasumber. Yang ingin disampaikan oleh Peradi adalah, jika  ada kasus dugaan penyimpangan oleh kepala desa, mereka tidak harus langusng pidana, karena ada banyak tahapan yang bisa dilalui,” Misalnya melalui jalur administrasi dengan mengganti kerugian atau dibawa ke PTUN. Ranah pidana adalah langkah terakhir” katanya.(ris)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply