Hadapi Persidangan PHPU Pileg di MK, Bawaslu NTB Satukan Data Hasil Pengawasan

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB telah menyelesaikan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajarannya dari 10 kabupaten/kota sejak Rabu (12/6) sampai Jumat (14/6) kemarin. Kegiatan rakor tersebut berlangsung untuk membahas kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, M. Khuwailid yang dikonfirmasi, Jumat (14/6) menyampaikan bahwa pihaknya perlu melakukan persiapan dalam menghadapi gugatan PHPU dari peserta pemilu di MK. Mengingat dalam persidangan, Bawaslu juga akan ikut dihadirkan untuk memberikan keterangan.

“Divisi Hukum menjadi garda terdepan dalam menghadapi gugatan PHPU di MK. Karena itu Divisi ini memiliki tanggung jawab untuk sinkronisasi berbagai dokumen pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan Bawaslu dalam memberi keterangan persidangan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Khuwailid.

Sinkronisasi itu dilakukan agar data dan dokumen serta keterangan yang akan disampaikan oleh pihak Bawaslu tidak berbeda di semua tingkatan. Mengingat gugatan yang dihadapi, khususnya di NTB terjadi pada semua tingkatan untuk pemilihan anggota DPR, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Karena itu Rakor tersebut dihadiri oleh Jajaran Bawaslu kabupaten/kota yakni para Koordinator Divisi Hukum,Data dan Informasi, Koordinator Divisi PHL,  Koordinator Divisi Penindakan  Pelanggaran dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.

Diketahui, persidangan perdana untuk gugatan PHPU Pilpres sudah dimulai, Jumat (14/6) sampai tanggal 28 Juni mendatang. Sedangkan untuk sangketa Pileg, persidangannya dimulai tanggal 9 Juli – 9 Agustus. Namun karena NTB tidak masuk menjadi objek sangket PHPU Pilpres, maka Bawaslu NTB hanya menyiapkan diri menghadapi gugatan Pileg.

“Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu mempersiapkan diri menghadapi sidang di MK, Jika sewaktu-waktu dimintai keterangannya di sidang,” kata Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu NTB, Itratip, menambahkan.

Dikarenakan Bawaslu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat kemungkinan diminta keterangan oleh Majelis Hakim sidang MK. Oleh karena itu, Perlu dipersiapkan antisipasi keterangan yang akan disampaikan di sidang MK terhadap kemungkinan persoalan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim MK di persidangan. “Prinsipnya, kita sudah siap dengan keterangan akan kita berikan di sidang MK,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan, Bawaslu Provinsi NTB telah menyerahkan berkas-berkas pengawasan ke Bawaslu RI sebagai langkah antisipasi dalam memberikan keterangan untuk menghadapi di sidang MK. “Kami sudah menyerahkan berkas-berkas hasil pengawasan Pemilu baik Pileg dan Pilpres ke Bawaslu RI beberapa hari lalu,” ucapnya.

Dengan berkas hasil pengawasan diserahkan ke Bawaslu RI bentuk soft copy dan hard copy. Sehingga nantinya berkas tersebut bisa menjadi bahan keterangan akan disampaikan dalam persidangan di MK. Namun, Ia memastikan hingga saat ini pihaknya masih menunggu instruksi dari Bawaslu RI terkait langkah-langkah yang akan dilakukan menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi.

“Posisi Bawaslu adalah netral dan Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan jika memang diminta oleh hakim MK ketika ada perbedaan data yang disampaikan pihak pemohon dan termohon,” jelasnya. Seraya menambahkan,  berkas yang sudah diserahkan Bawaslu diantaranya mengenai hasil-hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, sejumlah surat cegah dini, dan sebagainya. (ndi)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Kirim Komentar

Leave a Reply