Pendidikan Tidak Boleh Diintervensi Politik

Mataram (Global FM Lombok) –
 
Rektor IKIP Mataram, H. L. Said Ruphina, SH, MS, menegaskan, apabila ingin memajukan mutu pendidikan, maka kesejahteraan guru harus diperhatikan. Sebab, tidak mungkin seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang kesejahteraannya kurang, akan dapat memberikan ilmu pengetahuan pada siswanya dengan baik. Tindakan dari Wali Kota Bima yang telah memutasi 40 orang guru yang melakukan demo menuntut kesejahteraannya telah membahayakan dunia pendidikan.
 
“ Sebab, apabila ada mutasi guru, maka harus ada guru penggantinya. Sementara, menjadi seorang guru perlu adanya suatu pelatihan, sehingga bila ada penunjukan yang seketika dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar pada murid. “ tegas H. L. Said Ruphina, SH, MS, kepada Reporter Global FM Lombok, di ruang kerjanya, Senin (8/2).
 
Said mengatakan, ditengah - tengah usaha semua pihak yang ingin memajukan mutu pendidikan bangsa kita, ternyata justru berbanding terbalik dengan nasib kesejahteraan para guru-guru yang di kota Bima. Guru-guru di kota Bima yang telah dijanjikan uang kesejahteraan sebesar Rp.150 ribu per bulannya ternyata sudah 7 bulan tidak diberikan. Pada saat guru-guru menggelar aksi demo meminta pembayaran, bukan uang yang mereka dapatkan, melainkan surat putusan mutasi yang dikeluarkan Wali Kota Bima.
 
Said meminta, agar dunia pendidikan dijauhkan dari dunia politik dan dibebaskan dari tekanan politik serta tekanan psikologis, karena bila digabungkan akan menjadi kacau. Seorang guru bebas berpolitik, karena merupakan hak asasi yang dimiliki setiap orang. Tapi, jangan sampai seorang guru dan dosen menjadi pengurus atau tim sukses politik.
 
“ Saya berharap agar masalah mutasi guru itu dapat diselesaikan dengan duduk bersama antara Wali Kota Bima, PGRI, DPRD Kota Bima, tokoh masyarakat dan orang tua siswa. Adanya masalah itu, dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar, terlebih sebentar lagi akan ada Ujian Nasional (UN). “ imbuhnya. (ozi)