Mataram (globalfmlombok.com) – Kenaikan harga tiket pesawat mulai terlihat adanya peralihan sebagian masyarakat ke moda transportasi laut, kendati peningkatan jumlah penumpang masih berada dalam kategori normal.

Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Firman Dandy, mengatakan hingga awal Juni 2026, kenaikan jumlah penumpang kapal laut hanya berkisar 5 hingga 10 persen. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada lintasan Lombok–Surabaya yang selama ini menjadi salah satu jalur utama perjalanan masyarakat NTB menuju Pulau Jawa.

“Belum ada kenaikan yang signifikan. Kalau ada peningkatan, paling sekitar 5 sampai 10 persen saja. Itu pun masih dalam batas wajar,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 8 Juni 2026.

Menurut Firman, kondisi ini dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya masih berlangsungnya masa ujian sekolah sehingga mobilitas masyarakat belum meningkat. Lonjakan penumpang diperkirakan baru akan terlihat setelah memasuki musim liburan sekolah.

Ia mengakui adanya kecenderungan sebagian masyarakat beralih menggunakan kapal laut sebagai alternatif setelah harga tiket pesawat mengalami kenaikan. Namun perpindahan tersebut belum terjadi dalam skala besar.

“Memang ada gejala masyarakat mulai beralih ke transportasi laut karena tiket pesawat yang lebih mahal. Tetapi peningkatannya belum terlalu tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, pada lintasan penyeberangan Lembar–Padangbai, Bali, kondisi penumpang jug masih relatif normal. Berdasarkan pemantauannya, baik kapal cepat maupun kapal ferry reguler belum menunjukkan lonjakan penumpang yang berarti.

Firman menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini turut memengaruhi tingkat perjalanan antardaerah. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan biaya hidup membuat masyarakat lebih selektif dalam melakukan perjalanan.

“Sepertinya faktor ekonomi cukup berpengaruh. Masyarakat mungkin masih menunggu momentum tertentu, terutama saat libur sekolah, baru melakukan perjalanan,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga belum berdampak langsung terhadap layanan penyeberangan. Tarif kapal masih tetap dan tidak mengalami perubahan.

Meski demikian, Firman mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan pelayaran, khususnya untuk pengadaan suku cadang kapal yang masih bergantung pada impor.

“Kalau untuk operasional penyeberangan saat ini belum ada dampak langsung. Tetapi beberapa spare part kapal masih diimpor dan transaksinya menggunakan dolar, sehingga tentu perlu diwaspadai jika kondisi ini berlangsung lama,” jelasnya.

Hingga saat ini, layanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar masih ditopang sekitar 20 hingga 21 kapal yang beroperasi aktif. Jumlah ini dianggap lebih dari cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat karena belum terjadi antrean kendaraan maupun penumpang saat ini.
“Kapasitas armada sangat mencukupi. Belum ada kebutuhan penambahan kapal karena kondisi operasional masih normal,” pungkas Firman. (bul)

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 902 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di NTB belum terima gaji bulan Juni. Sejak didelegasikan gaji PPPK lewat PT BPR per bulan Juni tahun 2026, BUMD tersebut bertanggung jawab mendistribusikan gaji kepada 7.110 PPPK di NTB.
Direktur Utama PT BPR NTB, Faisal mengatakan ada enam OPD dengan total 902 orang PPPK belum menerima gaji melalui payroll di BPR NTB. Hal ini karena terkendala sumber pengganggaran yang berbeda, sehingga belum bisa diinput menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.

“Jadi semua instansi di bawah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Laboratorium itu belum bisa penyalurannya lewat SIPD online, langsung ke rekening PPPK,” ujarnya, Selasa, 9 Juni 2026.
Meski begitu, ratusan PPPK tersebut diminta tidak perlu khawatir. Dalam dua bulan ke depan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), lanjut Faisal menjanjikan penyaluran bisa dilakukan terpusat lewat PT BPR.

Sementara, untuk penggajian tahap pertama, Faisal mengklaim penyaluran gaji PPPK berjalan lancar. Selain gaji bulanan, penyaluran gaji ke-13 yang dilakukan pada Jumat lalu juga disebut diterima tepat waktu oleh ribuan PPPK.

Menurutnya, sejumlah penerima gaji mengaku mendapatkan hak mereka lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bahkan ada PPPK yang mengaku bahwa biasanya ia menerima gaji di tanggal 5 sampai tanggal 10 bulan bersangkutan. Namun, per Juni ini gaji mereka disalurkan tepat tanggal 1.
Di tahap awal ini, PT BPR NTB menyalurkan total dana senilai Rp23,35 miliar kepada 6.208 dengan rata-rata gaji PPPK penuh waktu di lingkungan Pemprov NTB berada di kisaran Rp3,7 juta per bulan.

Di samping itu, Faisal juga menjelaskan mekanisme penyaluran gaji PPPK lewat PT BPR NTB berbeda dengan sebagian besar BPR di Indonesia yang masih menggunakan rekening penampungan, BPR NTB menerapkan pola penyaluran langsung sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau di perbankan lain biasanya di BPR yang lain seluruh Indonesia itu ditampung dulu. Ada rekening penampungan di bank daerahnya atas nama BPR itu baru kemudian disalurkan. Kalau kami memang langsung masuk ke rekening masing-masing PPPK di BPR,” jelasnya.

Meski demikian, penerima gaji tetap dapat menggunakan layanan transaksi yang selama ini dimiliki Bank NTB Syariah. Sistem tersebut bekerja melalui proses backend yang memungkinkan dana diteruskan secara otomatis ke rekening masing-masing penerima.

Ke depan, BPR NTB juga menyiapkan kerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk memperluas layanan digital kepada nasabah PPPK.

“Jadi semua nasabah PPPK yang penggajian dari kami akan diberikan ATM. ATM itu bisa bebas digunakan di mana-mana Bank NTB. ATMnya Bank NTB, kemudian mobile banking juga akan ada,” ungkapnya.

Selain layanan transaksi, BPR NTB juga menawarkan berbagai fasilitas pembiayaan bagi PPPK. Salah satunya adalah program kredit khusus dengan tenor hingga 15 tahun. “Dan InsyaAllah kami punya program kredit khusus untuk PPPK ini sangat kompetitif dan sangat menarik. Jangka waktu bisa sampai dengan 15 tahun,” pungkasnya. (era)

Mataram (globalfmlombok.com)  –  Kualitas birokrasi di Provinsi NTB sedang berada di titik nadir. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (8/6/2026), Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, secara blak-blakan menyoroti ancaman serius yang bisa membuat birokrasi di daerahnya kehilangan taji jika rekrutmen ASN tidak segera dibenahi.

Iqbal mengungkapkan keresahannya mengenai komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov NTB saat ini. Menurutnya, dominasi tenaga yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan teknis, melainkan warisan pengangkatan tenaga honorer. Hal ini, jelas menjadi beban besar bagi profesionalisme pemerintah.

“Lebih dari 60 persen ASN kami saat ini adalah mereka yang dulunya honorer kemudian diangkat. Kondisi ini menciptakan celah besar akan kebutuhan tenaga profesional yang benar-benar kompeten untuk mengelola pemerintahan ke depan,” ungkap Iqbal, (8/6/2026) di Gedung DPR RI.

Iqbal menegaskan bahwa ia sepakat dengan penghentian rekrutmen ASN baru demi efisiensi. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa Pemprov NTB sangat membutuhkan ruang untuk mengisi pos-pos strategis dengan tenaga profesional.

Ia secara khusus mengusulkan agar pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB memberikan relaksasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami meminta izin untuk merekrut P3K sesuai khitoh-nya, yakni berbasis kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Ini langkah krusial. Jika tidak segera diizinkan, kami akan dihadapkan pada wajah suram birokrasi yang tidak mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Selain isu SDM, Iqbal juga menyoroti manajemen keuangan daerah. Ia bercerita tentang upayanya melakukan rasionalisasi belanja pegawai melalui penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pertama kali menjabat.

Langkah berani tersebut sempat membuahkan hasil dengan menekan porsi belanja pegawai hingga ke angka 25 persen. Namun, optimisme itu sempat terganjal oleh realitas anggaran pusat. Adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun dan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp600 miliar menyebabkan persentase belanja pegawai justru melonjak kembali ke angka 33 persen di akhir tahun.

“Kami berharap ke depan ada proyeksi TKD dan DBH yang diberikan lebih awal. Dengan data yang jelas, Pemprov bisa lebih sigap melakukan antisipasi belanja pegawai dan menjaga stabilitas keuangan daerah,” pungkas Iqbal. (r/ham)

Selong (globalfmlombok.com)  – Koordinator wilayah SPPG di Lombok Timur (Lotim), Agamawan Salam menyebutkan jumlah dapur di pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lotim saat ini sudah mencapai 262 unit.

Pada awal pembentukan dapur MBG tahun 2025 lalu, jumlah dapur dibutuhkan sekitar 166. Namun tren meningkat seiring bertambahnya jumlah sasasan sehingga saat ini mencapai 487 ribu sasaran. Mulai siswa PAUD, TK, SD, SMP dan SMA sederajat.

Diketahui acap kali dapur-dapur MBG ini sempat diberhentikan sementara beroperasi karena sejumlah kendala. Terakhir ada 44 dapur di Lotim. Menurut Agam, dapur yang berhenti sementara itu sudah kembali top up dana sehingga dipastikan segera mulai beroperasi kembali.

Soal wacana akan gunakan kantin sekolah sebagai pengelola MBG, kata Agam, di luar kewenangannya sebagai Korwil. Hal lainnya juga katanya karena dia kurang memahami rencana tersebut. “Bukan kewenangan saya, karena saya tidak tahu,” jawabnya. (rus)